Wonosari, Hari Jum’at, tanggal 8 Mei 2020 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Jalan HOS Cokroaminota Yogyakarta, Bupati Gunungkidul Hj. Badingan, S.Sos menerima kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, suatu penghargaan yang sangat menjadi damban bagi semua jajaran penyelenggara pemerintahan.
Bupati Gunungkidul bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Gunungkidul hadir dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 yang diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Ibu V.M Ambar Wahyuni.
Kepala BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Ibu V.M Ambar Wahyuni dalam menyampaikan sambutannya bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 yang disajikan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah wajar. Status wajar terdapat dalam posisi keuangan Pemerintah Kabupaten per 31 Desember 2019, Realisasi Anggaran, Arus Kas, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, serta Perubahan Ekuitas sesuai dengan Standar Akuntasni Pemerintah ( SAP ).
Pada acara tersebut Bupati Gunungkidul didampingi oleh Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Inspektur, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Ibu Bupati Gunungkidul dalam menanggapi penerimaan Opini BPK atas LKPD Tahun Anggran 2019 menyampaikan bahwa prestasi tersebut tidak lepas dari kerja keras yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah ( PD ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan harapan kerja keras ini tetap dipertahankan agar kedepan kinerja pemerintah lebih baik lagi dan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali, dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, bukan hanya mengejar predikat saja tetapi lebih pada bagaimana pemerintah kabupaten dapat mewujudkan Good Governance serta menciptakan budaya kerja birokrasi yang bersih, optimal untuk kesejahteraan masyarakat.